Focus Group Discussion (FGD) Kelompok 3 dalam agenda Simposium Forum Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (FPPPM) Indonesia, membahas 2 isu yaitu pengembangan guru profesional dan kesetaraan pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Diskusi ini menghasilkan beberapa rekomendasi dari masing-masing isu yang dibahas. Peserta yang tergabung dalam FGD ini merupakan pengelola PPG dan Layanan Pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang berasal dari setiap perguruan tinggi peserta Simposium FPPPM Indonesia.

Diskusi yang dipandu oleh Dr. Wiwy T. Pulukadang, M.Pd ini diawali dengan membahas isu terkait kesetaraan pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Presentasi masing-masing oleh peserta dimulai dari Dr. Asep Supena, M.Psi (UNJ), Dr. Hetti Rahmawati, S.Psi., M.Si (UM) yang dilanjutkan pemaparan dan diskusi oleh seluruh peserta. Untuk isu pengembangan guru profesional diawali dengan presentasi dari Prof. Dr. Luh Putu Sendratari, M.Hum (Undiksha) yang dilanjutkan dengan pemaparan dan tanggapan dari peserta.

Dr. Asep Supena, M.Psi menjelaskan bahwa FGD ini menghasilkan banyak rekomendasi terutama terutama terkait isu pendidikan inklusif atau kesetaraan pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Semua peserta menyepakati bahwa perguruan tinggi harus mendorong, mensosialisasikan Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2017 pada civitas, PT harus terbuka menerima mahasiswa disabilitas, PT wajib menyiapkan dan melaksanakan seleksi khusus calon mahasiswa disabilitas, PT wajib membentuk layanan disabilitas, PT wajib membuat panduan layanan mahasiswa disabilitas, PT wajib menyiapkan lingkungan fisik dan sarana prasarana ramah disabilitas, PT wajib memodifikasi kurikulum pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mahasiswa disabilitas, perlunya pelatihan bagi dosen dan tendik tentang pembelajaran bagi mahasiswa disabilitas, perlunya sosialisasi tentang hak mahasiswa disabilitas sepanjang waktu serta perlu adanya standarisasi payung hukum dalam kampus.  

Beberapa hal yang direkomendasikan terkait pengembangan guru profesional diantaranya perlu menyiapkan matrikulasi dalam bentuk modul, linimasanya disesuaikan dengan kalender akademik sekolah tempat PPL, LPTK diberi ruang untuk refleksi struktur kurikulum PPG, untuk kepentingan mutu dan akreditasi PPG perlu dikaji ulang keberadaan PPG yang pengelolaannya dibawah Rektor ataupun LP3M.

Selain kualitas perlu dijaga, hasil rekomendasi dari pertemuan forum LP3M ini akan dikirim pada forum rektor. Sebagai bagian dalam strategi pembahasan PPG, jika menyurat maka perlu dipastikan untuk dikirim ke Forum Rektor LPTK atau ke Forum Rektor seluruh Indonesia“, ujar Wiwy.